Politik dan Strategi Nasional Indonesia

Politik dan Strategi Nasional Indonesia

 

Nama               : Ulfatun Uswah

NPM                : 19213041

Kelas               : 2EA33

Mata Kuliah    : Pendidikan Kewarganegaraan (Softskill)

Dosen              : Bpk. Sri Waluyo

FAKULTAS EKONOMI, JURUSAN MANAJEMEN

UNIVERSITAS GUNADARMA

2015

PENDAHULUAN

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya dapat menyelesaikan tugas softskill “Politik dan Strategi Nasional Indonesia”.

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terimakasih kepada pak Sri Waluyo, dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, berkat ilmu dan pengetahuan yang diberikan sehingga pembuatan tugas ini dapat terselesaikan.

Semoga tugas ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan saya sebagai penulis khususnya. Saya menerima saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan ke arah kesempurnaan. Akhir kata saya sampaikan terimakasih

  

Jakarta,  31 Mei 2015

Hormat saya,

(Ulfatun Uswah) 

PEMBAHASAN

I.              PENGERTIAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

Politik mungkin sesuatu hal yang sudah tidak asing lagi di dengar oleh masyarakat luas. Dalam pemerintahan pun politik diikutcampurkan dalam organisasi pemerintahan. Kata politik berasal dari bahasa yunani yaitu Polistaia, polis mempunyai arti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri/ berdiri sendiri (Negara) sedangkan taia mempunyai arti urusan. Politik juga merupakan hal – hal yang mengenai proses penentuan tujuan negara dan cara mewujudkannya. Politik juga membicarakan mengenai hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum dan distribusi kekuasaan.

Strategi nasional juga merupakan langkah – langkah atau metode yang akan di capai oleh suatu negara. Startegi berasal dari bahasa yunani yaitu strategia yang mempunyai arti seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Pada saat ini strategi digunakan dalam bermacam – macam kebutuhan. Dalam arti umum, strategi mempunyai arti cara atau langkah – langkah untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian suatu tujuan. Strategi nasional yaitu cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai suatu tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.

II.           DASAR PEMIKIRAN PENYUSUNAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

Politik dan strategi nasional disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Lembaga – lembaga yang berhak menyusun politik dan strategi nasional yaitu, MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, MA. Lembaga – lembaga tersebut dinamakan “suprastruktur politik”. Pranata politik yang berasal bukan dari lembaga yaitu, partai politik, ormas, media massa, kelompok penekan dan kelompok kepentingan. Pranata politik tersebut dinamakan dengan “infrastruktur politik”.

Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang . Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh presiden/mandataris MPR . Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politk dilakukan setelah presiden menerima GBHN . Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen berdasarkan petunjuk presiden, yang dilaksanakan oleh presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan.

Stratifikasi Politik Nasional

Stratifikasi politik nasional dalam Negara republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1.      Tingkat penentu kebijakan puncak

a.       Meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencakup penentuan undang – undang dasar. Kebijakan tingkat tinggi dilaksanakan oleh MPR.

b.      Dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala Negara seperti yang tercantum dalam pasal 10 – 15 UUD 1945, tingkat penentu kebijakan puncak termasuk kewenangan presiden sebagai kepala Negara. Bentuk hukum dari kebijakan nasional yang ditentukan oleh kepala Negara dapat berupa dekrit, peraturan atau piagam kepala Negara.

2.      Tingkat kebijakan umum

Merupakan tingkat kebijakan dibawah tingkat kebijakan puncak yang lingkupnya menyeluruh nasional dan berisi mengenai masalah – masalah besar.

3.      Tingkat penentu kebijakan khusus

Merupakan kebijakan terhadap suatu bidang utama pemerintah. Kebijakan ini merupakan penjabaran kebijakan umum guna merumuskan strategi administrasi system dan prosedur dalam bidang tersebut. Wewenang kebijakan khusus ini berada ditangan menteri berdasarkan kebijakan tingkat diatasnya.

4.      Tingkat penentu kebijakan teknis

Kebijakan teknis meliputi kebijakan dalam satu sector dari bidang utama dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana program dan kegiatan.

5.      Tingkat penentu kebijakan daerah.

a.       Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah terletak pada gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerahnya masing – masing.

b.      Kepala daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD. Kebijakan tersebut berbentuk peraturan daerah tingkat ! maupun II.

III.        POLITIK PEMBANGUNAN NASIONAL DAN MANAJEMEN NASIONAL

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Pelaksanaanya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju serta kokoh pada pendirian dan etika.

Tujuan pembangunan nasional itu sendiri adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Pelaksanaannya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Disini setiap warga Negara Indonesia harus ikut serta dan berperan dalam pembangunan nasional sesuai dengan kemampuan masing – masing.

Manajemen nasional pada dasarnya merupakan sebuah sistem, sehingga lebih tepat jika menggunakan istilah “sistem manajemen nasional”. Sistem manajemen nasional dapat menjadi kerangka dasar, landasan, pedoman dan sarana bagi perkembangan proses pembelajaran maupun penyempurnaan fungsi penyelenggara pemerintahan yang bersifat umum maupun pembangunan.

Pada dasarnya sistem manajemen nasional merupakan perpaduan antara tata nilai, struktur, dan proses untuk mencapai suatu nilai, daya guna, dan hasil guna sebesar mungkin dalam menggunakan sumber dana dan daya nasional demi mencapai tujuan nasional.

Implementasi Polstranas

Implementasi politik strategi nasional di bidang politik:

a.       Memperkuat keberadaan dan keberlangsungan NKRI yang bertumpu pada pancasila. Untuk menyelesaikan masalah – masalah yang mendesak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu upaya rekonsiliasi nasional yang diatur dalam undang – undang.

b.      Menyempurnakan UUD 1945 sejalan dengan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika dan tuntutan reformasi, dengan tetap memelihara kesatuan dan persatuan bangsa.

c.       Meningkatkan peran MPR, DPR dan lembaga – lembaga tinggi lainnya dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang sangat jelas antara lembaga ekeskutif, legislative dan yudikatif.

d.      Mengembangkan sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat, demokratis, terbuka dan adil.

e.       Meningkatkan kemandirian partai politik terutama dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat serta mengembangkan fungsi pengawasan secara efektif terhadap kerja lembaga-lembaga Negara dan meningkatkan efektivitas.

Keberhasilan Polstranas

Penyelenggaraan pemerintahan/ Negara dan setiap warga Negara Indonesia harus memiliki:

1.      Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2.      Semangat kekeluargaan yang berisikan kebersamaan, kesatuan dan persatuan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat guna kepentingan nasional.

3.      Percaya diri pada kemampuan dan kekuatan sendiri serta bertumpu pada kepribadian bangsa, sehingga mampu menatap masa depan yang lebih baik.

4.      Kesadaran patuh dan taat pada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran sehingga pemerintah / Negara diwajibkan menegakkan dan menjamin kepastian hukum.

5.      Pengendalian diri sehingga terjadi keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan antara berbagai kepentingan.

6.      Mental, jiwa, tekad, dan semangat pengabdian, disiplin, dan etos kerja yang tinggi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara.

7.      IPTEK, dengan memperhatikan nilai – nilai agama dan nilai – nilai luhur budaya bangsa sehingga memiliki daya saing dan dapat berbicara di kalangan global.

Apabila penyelenggara dan setiap WNI/masyarakat memiliki ketujuh unsure tersebut, maka keberhasilan polstranas akan terwujud dalam rangka mencapai cita – cita dan tujuan nasional melalui perjuangan non fisik sesuai tugas dan profesi masing – masing. Dengan demikian diperlukan kesadaran bela Negara dalam rangka mempertahankan tetap utuh dan tegapnya NKRI.

V.           Kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK, antara Konsep dan Realitas

Banyak mempertanyakan Jokowi yang dianggap kurang tegas dan terlalu dipengaruhi oleh partai politiknya.

"Kebijakan yang paling kontroversial adalah pengangkatan Jaksa Agung, Wantimpres, dan pemilihan Kapolri, serta penunjukan Puan sebagai menko. Entahlah, terkadang saya merasa presiden dan wapres yang sebenarnya adalah Megawati-Paloh. Pada saatnya nanti, rakyat harus menyadarkan Jokowi," kata Ahmad Satria Budiman. "Beliau adalah presiden rakyat, bukan petugas partai."

Adapun, langkah Jokowi-JK yang dianggap sudah tepat adalah kebijakan mengatasi praktik penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Suzane Cullen mengatakan, "Saya kira program Presiden Jokowi untuk menjadikan maritim Indonesia jaya mendapat peluang yang sangat besar. Kebijakan kedua yang sangat baik adalah pencabutan subsidi bahan bakar minyak untuk dialihkan ke sektor produktif."

Lainnya, ada juga yang memuji keputusan Jokowi untuk tetap mengeksekusi mati terpidana narkoba dan penghapusan KTKLN bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

MEMBEDAH KEBIJAKAN PEMERINTAHAN JOKOWI-JK

Kebijakan Publik KAMMI Wilayah Jawa Barat, mengadakan kajian dan diskusi di sekretariat KAMMI Jabar di kawasan Sukajadi, Bandung, Rabu (18/3). Kajian yang dikemas dengan nama “Si Ngobdur (Ngobrol-ngobrol jeung dulur)” ini membahas tema Membedah Kebijakan Ekonomi Jokowi – JK.

“Permasalahan ekonomi Indonesia didasarkan pada fundamental ekonomi Indonesia yang tidak jelas”, ujar Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jabar, Ridho Budiman yang menjadi narasumber dalam acara Si Ngobdur (18/3). Hal ini dilihat dari seluruh indikator yang digunakan untuk mengukur fundamental tesebut yaitu Gross Domestic Product (GDP), Inflasi, Balance of Payment dan Employment.

Mari kita telisik pertama, pemerintahan Presiden Jokowi yang menargetkan pertumbuhan PDB hingga mencapai level 7 persen, namun menurut Lead Economist of World Bank, Ndiame Diop, dilansir dalam riaugreen.com (18/3/2015) mengatakan, reformasi pemerintahan Jokowi masih jauh dari kenyataan. Bahkan butuh kerja dan upaya yang sangat keras bagi Indonesia untuk bisa tumbuh hingga level 5,5 persen tahun ini. Menurutnya, perkiraan pertumbuhan PDB tahun 2015 hanya akan mencapai 5,2 persen dan meningkat tipis menjadi 5,5 persen pada 2016, tak berubah dari proyeksi akhir tahun lalu. Kedua, jika fundamental ekonomi Indonesia baik, tidak mungkin rupiah terpuruk terhadap dolar. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang terus melemah sebenarnya bisa dihindari apabila fundamental ekonomi Indonesia kuat. Sebagaimana diketahui, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS belakangan ini semakin terpuruk, dan sempat diperdagangkan pada kisaran Rp 13.000 per dolar AS.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jabar tersebut juga menambahkan beberapa penyebab lemahnya perekonomian yaitu terkait dengan kebijakan untuk memperkuat daya saing yang masih kurang, diantaranya daya saing SDM dan daya saing produk-produk nasional. Padahal pasar bebas ASEAN akan mulai berlaku tahun ini. Jika ingin tetap bisa bersaing, Indonesia harus berbenah. Sebab, daya saing beberapa sektor industri utama kita masih kalah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. sebagaimana dilansir World Economic Forum dalam Global Competitiveness Report 2014-2015,  Tahun ini, indeks daya saing global (Global Competitiveness Index/GCI) Indonesia masih berada di peringkat 34 dari 144 negara, Di level ASEAN sendiri, peringkat Indonesia ini masih kalah dengan tiga negara tetangga, yaitu Singapura yang berada di peringkat 2, Malaysia di peringkat 20, dan Thailand yang berada di peringkat ke-31.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan, jelas yang disampaikan oleh narasumber bahwa memang masalah mendasar adalah fundamental ekonomi pemerintahan Jokowi-JK yang tidak jelas. Persoalan di atas yang salah satunya terkait dengan pelemahan rupiah bisa disiasati dengan faktor internal yakni fundamental ekonomi yang kuat seperti bagaimana pemerintah mengatur perekonomian ini dengan kebijakan secara efektif, di antaranya pemerintah sebagai pemangku kebijakan, serta bagaimana kerjasamanya dengan BI sebagai otoritas moneter. Selain itu, memang penting untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi impor agar current account defisit bisa dikurangi, tapi juga mestinya dalam jangka pendek ini menjaga stabilitas sistem keuangan itu perlu menjadi prioritas karena akan sulit bagi suatu perekonomian untuk tumbuh berkembang jika stabilitas sistem keuangan terganggu.

“Bisa bubar Indonesia ini jika tidak ada ketegasan tanggung jawab negara dalam melindungi sistem ini”, ujar Ridho Budiman dalam diskus sore itu. Perlu ada sebuah program perbaikan ekonomi yang berpijak pada prinsip-prinsip yang jelas dan kuat. Dikuatkan oleh Al-Ghazali (2010: 253) bahwa, sangat diperlukan kebangkitan strategi-strategi ekonomi yang serius, berani, dan berpijak pada realitas, mewujudkan keseimbangan antara ekspor dan impor, dan memperhitungkan dengan jeli antara fase perkembangan sosial dan perekonomian dengan peluang-peluang yang bisa diraih masyarakat demi sebuah perubahan yang diharapkan dan perealisasian perdamaian sosial dan kemakmuran ekonomi serta stabilitas politik.

Dengan itu, KAMMI sebagai gerakan mahasiswa dalam menanggapi kebijakan ekonomi Jokowi-JK yang masih banyak ketimpangan, diantaranya dengan tetap menjadi kontrol sosial dan harus siap memunculkan pakar-pakar ekonomi dengan membuat eskalasi gerakan terhadap kebijakan ekonomi Jokowi-JK yang harus dikritisi dengan rangkaian penyikapan-penyikapan berikutnya. Permasalahan ini adalah permasalahan bangsa. Jangan sampai kita mendiamkan kekuasaan asing merenggut kebebasan negeri-negeri Islam. Karena “terbebasnya negeri Islam dari semua kekuasaan asing adalah hak asasi bagi setiap manusia, tidak ada yang memungkirinya kecuali orang durjana yang lalim atau diktator yang otoriter.” (Risalah Bainal Amsi wal Yaum

VI.        Indonesia 30 Tahun yang Akan Datang

Jika kebijakan pemerintah diabaikan maka Korupsi merajalela, siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang memiliki uang, bisa mendapatkan segala-galanya, dia menguasai negeri yang sekarat, negeri tanpa bentuk, wabah penyakit menebar dari sabang hingga merauke. Adat istiadat, agama, yang selama ini menjadi filter dalam menjalani kehidupan tidak lagi berfungsi dengan baik. Semua sibuk mengurusi dirinya sendiri-sendiri, menjadi manusia yang individualistis.

KESIMPULAN

Apabila penyelenggara dan setiap WNI/ masyarakat memiliki ketujuh unsur tersebut, maka keberhasilan polstranas akan terwujud dalam rangka mencapai cita – cita dan tujuan nasional melalui perjuangan non fisik sesuai tugas dan profesi masing – masing. Dengan demikian diperlukan kesadaran bela Negara dalam rangka mempertahankan tetap utuh dan tegapnya NKRI.

DAFTAR PUSTAKA

http://ajisseh39.blogspot.com/2013/05/politik-dan-strategi-nasional.html

http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2015/01/150127_trensosial_100hari_jokowijk

http://www.dakwatuna.com/2015/03/24/66185/membedah-kebijakan-ekonomi-jokowi-jk/#ixzz3bh8jkAAR

KETAHANAN NASIONAL

KETAHANAN NASIONAL

 

  

Nama              : Ulfatun Uswah

NPM                : 19213041

Kelas               : 2EA33

Mata Kuliah    : Pendidikan Kewarganegaraan (Softskill)

Dosen              : Bpk. Sri Waluyo

FAKULTAS EKONOMI, JURUSAN MANAJEMEN

UNIVERSITAS GUNADARMA

2015

PENDAHULUAN

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya dapat menyelesaikan tugas softskill “Ketahanan Nasional”.

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terimakasih kepada pak Sri Waluyo, dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, berkat ilmu dan pengetahuan yang diberikan sehingga pembuatan tugas ini dapat terselesaikan.

Semoga tugas ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan saya sebagai penulis khususnya. Saya menerima saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan ke arah kesempurnaan. Akhir kata saya sampaikan terimakasih

  

Jakarta,  31 Mei 2015

Hormat saya,

(Ulfatun Uswah) 

  

PEMBAHASAN

I.         Perkembangan Ketahanan Nasional

Dewasa ini istilah ketahanan nasional sudah dikenal diseluruh Indonesia. Dapat dikatakan bahwa istilah itu telah menjadi milik nasional. Ketahanan Nasional baru dikenal sejak permulaan tahun 60 an. Pada saat itu istilah itu belum diberi devenisi tertentu. Disamping itu belum pula disusun konsepsi yang lengkap menyeluruh tentang ketahanan nasional. Istilah ketahanan nasional pada waktu itu dipakai dalam rangka pembahasan masalah pembinaan teritorial atau masalah pertahanan keamanan pada umumnya.

Walaupun banyak instansi maupun perorangan pada waktu itu menggunakan istilah ketahanan nasional, namun lembaga yang secara serius dan terus-menerus mempelajari dan membahas masalah ketahanan nasional adalah lembaga pertahanan nasional atau lemhanas. Sejak Lemhanas didirikan pada tahun 1965, maka masalah ketahanan nasional selalu memperoleh perhatian yang besar.

Sejak mulai dengan membahas masalah ketahanan nasional sampai sekarang, telah dihasilkan tiga konsepsi. Pengertian atau devenisi pertama Lemhanas, yang disebut dalam konsep 1968 adalah sebagai berikut :

a.       Ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan kita dalam menghadapi segala kekuatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup Negara dan bangsa Indonesia.

b.      Ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan untuk memperkembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala ancaman baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup Negara Indonesia.

c.       Ketahanan nasional merupakan kodisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguahan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di dalam menghadapi didalam menghadapi dan mengisi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta perjuangan mengejar perjuangan nasional.

II.      Pengaruh aspek ketahanan nasional pada kehidupan berbangsa dan bernegara

Ketahanan nasional merupakan gambaran dari kondisi sistem (tata) kehidupan nasional dalam berbagai aspek pada saat tertentu. Tiap aspek didalam tata kehidupan nasional relatif berubah menurut waktu, ruang dan lingkungan terutama pada aspek-aspek dinamis sehingga interaksinya menciptakan kondisi umum yang amat sulit dipantau, karena sangat kompleks. Dalam rangka pemahaman dan pembinaan tata kehidupan nasional itu diperlukan penyederhanaan tertentu dari berbagai aspek kehidupan nasional dalam bentuk model yang merupakan hasil pemetaan dari keadaan nyata, melalui suatu kesepakatan dari hasil analisa mendalam yang dilandasi teori hubungan antara manusia dengan Tuhan, dengan manusia/ masyarakat dan dengan lingkungan.

Berdasarkan pemahaman tentang hubungan tersebut diperoleh gambaran bahwa konsepsi ketahanan nasional akan menyangkut hubungan antar aspek yang mendukung kehidupan yaitu :

-          Aspek yang berkaitan dengan alamiah bersifat statis meliputi aspek geografi, kependudukan, dan sumber daya alam.

-          Aspek yang berkaitan dengan sosial bersifat dinamis meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam.

Pengaruh Aspek Ideologi

Ideologi adalah suatu sistem nilai yang merupakan kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Dalam ideologi juga terkandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Keampuhan suatu ideologi tergantung kepada rangkaian nilai yang dikandungnya yang dapat memenuhi serta menjamin segala aspirasi hidup dan kehidupan manusia baik sebagai perseorangan maupun sebagai anggota masyarakat. Secara teori suatu ideologi bersumber dari suatu aliran pikiran/falsafah dan merupakan pelaksanaan dari sistem falsafah itu sendiri.Ideologi besar yang ada di dunia adalah : Liberalisme, Komunisme, Faham Agama.

Ideologi Pancasila

Pancasila merupakan tatanan nilai yang digali/dikristalisasikan dari nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia yang sudah sejak ratusan tahun lalu tumbuh berkembang dalam masyarakat di Indonesia. Kelima sila Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh sehingga pemahaman dan pengamalannya harus mencakup semua nilai yang terkandung didalamnya.

Ketahanan Pada Aspek Ideologi

Ketahanan ideologi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan ideologi bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan dari luar negeri maupun dari dalam negeri, yang langsung maupun tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan kehidupan ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan kondisi mental bangsa yang berlandaskan pada keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara serta pengamalannya yang konsisten dan berlanjut.

Pengaruh Aspek Politik

Politik berasal dari kata politics dan atau policy artinya berbicara politik akan mengandung makna kekuasaan (pemerintahan) atau juga kebijaksanaan. Pemahaman itu berlaku di Indonesia dengan tidak memisahkan antara politics dan policy sehingga kita menganut satu paham yaitu politik. Hubungan tersebut tercermin dalam fungsi pemerintahan negara sebagai penentu kebijaksanaan serta aspirasi dan tuntutan masyarakat sebagai tujuan yang ingin diwujudkan sehingga kebijaksanaan pemerintahan negara itu haruslah serasi dan selaras dengan keinginan dan aspirasi masyarakat.

Politics di Indonesia harus dapat dilihat dalam konteks Ketahanan Nasional ini yang meliputi dua bagian utama yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri.

1.      Politik Dalam Negeri

Politik dalam negeri adalah kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam satu sistem, yang unsur-unsurnya terdiri dari Struktur Politik, Struktur Politik, Budaya Politik, Komunikasi Politik.

2.      Politik Luar Negeri

Politik luar negeri adalah salah satu sarana pencapaian kepentingan nasional dalam pergaulan antar bangsa. Politik luar negeri Indonesia berlandaskan pada Pembukaan UUD 1945 yakni melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial serta anti penjajahan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Ketahanan Pada Aspek Politik

Ketahanan pada aspek politik diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan politik bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi tantangan, gangguan, ancaman dan hambatan yang datang dari luar maupun dari dalam negeri yang langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan hidup politik bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Pengaruh Pada Aspek Ekonomi

Perekonomian adalah salah satu aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat, meliputi produksi, distribusi serta konsumsi barang dan jasa. Usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara individu maupun kelompok serta cara-cara yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan.

Dengan demikian, perekonomian tidak hanya dijalankan oleh pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan badan-badan usaha negara, namun masyarakat dapat turut serta dalam kegiatan perekonomian dalam bentuk usaha-usaha swasta yang sangat luas bidang usahanya.

Koperasi adalah salah satu bentuk usaha yang mungkin untuk dikembangkan yaitu suatu bentuk usaha yang dilaksanakan atas dasar kekeluargaan. Di dalam perekonomian Indonesia tidak dikenal adanya usaha monopoli dan monopsoni baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta.

Pengaruh Pada aspek Sosial Budaya

Istilah sosial budaya mencakup dua segi utama kehidupan bersama manusia yaitu segi sosial dimana manusia demi kelangsungan hidupnya harus mengadakan kerjasama dengan manusia lainnya. Sementara itu, segi budaya merupakan keseluruhan tata nilai dan cara hidup yang manifestasinya tampak dalam tingkah laku dan hasil tingkah laku yang terlembagakan.

 Pengaruh Pada Aspek Pertahanan dan Keamanan

Pertahanan dan keamanan Indonesia adalah kesemestaan daya upaya seluruh rakyat Indonesia sebagai satu sistem pertahanan dan keamanan dalam mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup dan kehidupan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pertahanan dan keamanan dilaksanakan dengan menyusun, mengerahkan dan mengerakkan seluruh potensi nasional termasuk kekuatan masyarakat di seluruh bidang kehidupan nasional secara terintegasi dan terkoordinasi, yang diadakan oleh pemerintah dan negara Indonesia dengan TNI dan Polri sebagai inti pelaksanaan.

III.        Keberhasilan Ketahanan Nasional

Kondisi kehidupan nasional merupakan pencerminan ketahanan nasional yang mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, sehingga ketahanan nasional adalah kondisi yang harus dimiliki dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI yang dilandasi oleh landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, dan landasan visional Wawasan Nasional. Utnuk mewujudkan keberhasilan ketahanan nasional diperlukan kesadaran setiap warga negara Indonesia, yaitu :

a.       Memiliki semangat perjuangan bangsa dalam bentuk perjuangan non fisik yang berupa keuletan dan ketangguhan yang tidak mengenal menyerah yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam rangka menghadapi segala ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional.

b.      Sadar dan peduli terhadap pengaruh-pengaruh yang timbul pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, sehingga setiap warga negara Indonesia baik secara individu maupun kelompok dapat mengeliminir pengaruh tersebut, karena bangsa Indonesia cinta damai  akan tetapi lebih cinta kemerdekaan. Hal itu tercermin akan adanya kesadaran bela negara dan cinta tanah air.

Apabila setiap warga negara  Indonesia memiliki semangat perjuangan bangsa dan sadar  serta peduli terhadap pengaruh yang timbul dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dapat mengeliminir pengaruh-pengaruh tersebut, maka akan tercermin keberhasilan ketahanan nasional Indonesia. Untuk mewujudkan ketahanan nasional diperlukan suatu kebijakan umum dari pengambil kebijakan yang disebut Politik dan Strategi Nasional (Polstranas).

KESIMPULAN

Keberhasilan ketahanan nasional Indonesia ditentukan oleh beberapa faktor. Kondisi kehidupan nasional merupakan pencerminan ketahanan nasional yang mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, sehingga ketahanan nasional adalah kondisi yang harus dimiliki dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI yang dilandasi  oleh landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, dan landasan visional Wawasan Nasional.

Untuk mewujudkan keberhasilan ketahanan nasional diperlukan kesadaran setiap warga negara Indonesia, yaitu:

a.       Memiliki semangat perjuangan bangsa dalam bentuk perjuangan non fisik yang berupa keuletan dan ketangguhan yang tidak mengenal menyerah yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam rangka menghadapi segala ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional.

b.      Sadar dan peduli terhadap pengaruh-pengaruh yang timbul pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, sehingga setiap warga negara Indonesia baik secara individu maupun kelompok dapat mengeliminir pengaruh tersebut, karena bangsa Indonesia cinta damai  akan tetapi lebih cinta kemerdekaan. Hal itu tercermin akan adanya kesadaran bela negara dan cinta tanah air.

Apabila setiap warga negara  Indonesia memiliki semangat perjuangan bangsa dan sadar  serta peduli terhadap pengaruh yang timbul dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dapat mengeliminir pengaruh-pengaruh tersebut, maka akan tercermin keberhasilan ketahanan nasional Indonesia. Untuk mewujudkan ketahanan nasional diperlukan suatu kebijakan umum dari pengambil kebijakan yang disebut Politik dan Strategi Nasional (Polstranas).

DAFTAR PUSTAKA

https://khairulchaniago.wordpress.com/pengertian-arti-definisi-ketahanan-nasional-bangsa-negara-indonesia/

http://selaamel17.blogspot.com/2013/06/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html